Baru 11 Partai Klarifikasi Calon Bermasalah

VIVAnews – Hingga Rabu 22 Oktober 2008 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, baru sebelas parpol yang memberi tanggapan atas klarifikasi Komisi Pemilihan Umum. Padahal, Komisi telah mengirimkan surat permohonan klarifikasi ke 30 parpol.
Kesebelas parpol yang telah memberikan tanggapan itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Indonesia (PNI) [...]

Wah…. Ada Caleg Terlibat Narkoba dan Korup

SEMARANG, SELASA- Sejumlah calon legislatif (caleg) DPRD Jawa Tengah yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum Jateng diduga terlibat kasus korupsi dan narkoba.
“Kita sudah menemukan dua yang terlibat narkoba dan 13 orang caleg terlibat korupsi,” kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto di Semarang, Selasa (7/10).
Menurut Eko, itu baru sebagian [...]

KPU Tak Publikasikan Tanggapan DCS

Masyarakat Apatis terhadap Pemilu

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum tidak memublikasikan tanggapan masyarakat terkait Daftar Calon Sementara yang diterima KPU sampai dengan Selasa (14/10). Padahal, hasil rekapitulasi KPU, tanggapan masyarakat sebanyak 132 laporan.
Dari 132 laporan, terdiri dari 34 laporan terkait persyaratan administrasi caleg, 31 laporan terkait kasus dugaan korupsi, 24 laporan terkait mundur dari pencalonan, [...]

KPU Sumsel Terima Laporan Ijazah Palsu

PALEMBANG, SELASA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan menerima laporan ijazah palsu yang digunakan oleh tiga bakal caleg DPRD Sumsel. Jumlah bakal caleg DPRD Sumsel yang sudah menyerahkan berkasnya ke KPU Sumsel sebanyak 1.271 orang.
Hingga saat ini KPU Sumsel belum melakukan rapat pleno untuk menentukan Daftar Calon Sementara caleg DPRD Sumsel. Rencana KPU Sumsel mengadakan rapat [...]

Tanggapan Terhadap DCS Berakhir Hari ini

Penyesuaian jadwal kegiatan seputar DCS dan pengumuman DCT. Dari Website KPU, sesuai surat Nomor: 2766/15/X/2008 tertanggal 7 Oktober 2008 kepada KPU Provinsi seluruh Indonesia untuk kemudian diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pimpinan DPP Partai Politik, perihalnya mengenai penyesuaian Jadwal dan program verifikasi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan [...]