Revisi Pasal Penyadapan, DPR Ingin Perlemah Posisi KPK

impoten

Image by game2 via Flickr

Kami sedang melacak, fraksi mana saja dan siapa saja sih anggota fraksi dari partai apa yang mengusung gagasan revisi pasal penyadapan ini. Sudah jelas KPK saat ini adalah satu-satunya harapan kita untuk membersihkan negara kita dari pada koruptor, bukannya didukung malah mau ‘dilemahkan‘. Mungkin inilah salah satu bentuk ‘ketakutan’ para anggota DPR yang punya rekam jejak kurang bagus. Berikut berita dari metro riau:

Jakarta – Rencana Komisi III DPR untuk merevisi UU KPK mengenai masalah penyadapan dinilai mengada-ada dan ingin memperlemah posisi KPK dalam menegakkan hukum di Indonesia. Selain itu rencana revisi tersebut hanyalah ekspresi kekhawatiran DPR terhadap sepak terjang KPK dalam memberantas korupsi.

“Revisi untuk saat ini tidak perlu. Itu bentuk kegerahan terhadap KPK. Lebih baik DPR fokus pada UU Pengadilan Tipikor saja,” kata Koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan ICW, Emerson Yuntho, saat dihubungi detikcom, Kamis (14/8) pagi.

Emerson sebenarnya menyambut baik ide revisi UU KPK yang dilontarkan oleh anggota Komisi III Gayus Lumbuun itu. Namun, ide tersebut bisa saja dipelintir oleh oknum-oknum. “Ketika pembahasan, bisa saja menjadi melebar ke mana-mana. Yang tadinya cuma satu pasal, akhirnya bisa mengubah banyak pasal,” jelas Emerson.

Seharusnya DPR berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPK mengenai rencana perubahan UU ini. KPK, menurut Emerson, akan lebih mengetahui apa-apa saja yang diperlukan untuk memperkuat lembaga tersebut. “Kalau mau mendukung KPK, DPR harus tanya, apa ini (revisi UU KPK) yang mereka butuhkan?” katanya.

Emerson menilai, DPR hingga saat ini tidak perlu merevisi UU KPK. Menurutnya, KPK tidak memerlukan amandemen itu.

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Sahrin Hamid juga sepakat, bahwa revisi UU penyadapan akan memperlemah kewenangan lembaga KPK. “Kalau dibuka (direvisi-red), bukan terjadi penguatan, melainkan menumpulkan kewenangan KPK,” jelas Sahrin.

Sahrin mengaku, hingga saat ini sudah banyak pihak yang ingin pembahasan mengenai UU KPK dibuka. Jika rencana revisi ini terealisasi, ditakutkan bukan hanya pasal penyadapan saja yang berubah, melainkan pasal-pasal yang lain. “Kalau dilemahkan ini akan membuat koruptor pesta pora,” katanya.

Penyadapan yang dilakukan KPK, tambah Sahrin, masih mengikuti prosedur yang ada. Lagi pula, penyadapan selama ini justru berperan besar dalam membongkar kasus-kasus korupsi. Bagi Sahrin, wacana mengenai revisi UU tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan. “Biarkan KPK berjalan dulu,” tegas Sahrin. (mdy)

Seperti diketahui, anggota Komisi III Gayus Lumbuun mengatakan akan merevisi UU KPK yang salah satunya mengenai penyadapan. Hal ini penting dilakukan agar penyadapan yang dilakukan KPK dapat memiliki aturan dan prosedur yang jelas sehingga tidak melanggar hak asasi manusia.

Pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris menilai, revisi UU penyadapan harus diarahkan kearah yang memperkuat posisi KPK. Hal ini penting dilakukan supaya kewenangan yang dimiliki KPK tersebut memiliki legitimasi yang kuat. “Saya setuju. Memang perlu payung hukum yang lebih kuat lagi supaya penyadapan jadi yang lebih baik,” katanya.

Untuk memperkuat KPK, menurut Syamsuddin, bukan hanya dengan revisi UU KPK. DPR juga harus dapat mengatur lebih jelas mengenai hubungan antar lembaga negara. “Misalnya hubungan antara KPK dengan Presiden. Dengan ini, posisi KPK juga bisa semakin lebih kuat,” ujar Syamsuddin. (mdy)

Reblog this post [with Zemanta]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s