KPK Segera Usut 400 Cek Mencurigakan (1)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyelidiki laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang menemukan adanya lebih dari 400 lembar cek perjalanan yang diberikan kepada 41 anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat. “Apabila terindikasi tindak pidana, akan diadakan penyelidikan,” kata Ketua KPK Antasari Azhar di sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR kemarin.

Temuan 400 lebih cek perjalanan itu diungkapkan Ketua PPATK Yunus Husein, Selasa sore lalu. Pemberian cek itu diduga berkaitan dengan terpilihnya Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Juni 2004. PPATK menemukan jumlah yang diterima setiap anggota berbeda-beda, tergantung posisinya. ”Yang paling kecil Rp 500 juta,” kata Yunus. “Siapa saja yang mencairkan sudah ada, dan datanya silakan tanya ke KPK.”

Antasari enggan membuka nama-nama anggota Dewan periode 1999-2004 yang diduga menerima uang suap itu. “Kami perlu melakukan penelusuran,” ujarnya. “Apa alamat saat mencairkan, dicairkan untuk apa, sampai apakah ada indikasi tindak pidana.”

Antasari memastikan, laporan soal cek perjalanan itu telah ia terima dua hari lalu. “Kami terima pengaduan masyarakat dalam bentuk kumpulan data,” katanya. “Apa isinya, biar didalami oleh KPK.”

Keberhasilan investigasi PPATK ditanggapi Ketua DPR Agung Laksono dengan memerintahkan Badan Kehormatan segera melakukan tindakan. “Kami minta Badan Kehormatan melakukan koordinasi dengan KPK,” katanya.

Menurut Agung, temuan PPATK itu bisa menjadi bahan Badan Kehormatan untuk memeriksa para anggota Dewan yang dianggap terlibat. Penelusuran atas pemberian cek dinilainya penting agar isu yang berkembang tak bersifat spekulatif. “Kalau memang terbukti ada, bisa ditindaklanjuti.”

Ketua Badan Kehormatan DPR Irsyad Sudiro segera memanggil PPATK terkait dengan kasus ini. “Akan diagendakan dalam rapat internal Kamis pekan depan,” katanya. “Siapa saja yang mengambil (cek perjalanan) dan kapan,” kata Irsyad mengenai data yang akan dimintanya dari PPATK.

Antasari belum memutuskan apakah perlu berkoordinasi dengan Badan Kehormatan DPR atau tidak. Sebab, menurut dia, KPK lebih berperan pada ranah hukum pidana. Sedangkan, “Badan Kehormatan, silakan secara politik.”

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo kembali menegaskan, fraksinya tak pernah menerima uang atau cek perjalanan dari Miranda atau Bank Indonesia. “Saya pernah menyampaikan secara terbuka bahwa fraksi tidak pernah menerima.”

Sumber : Koran Tempo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s