Sembilan Bakal Caleg Dilaporkan Karena Korupsi

MAJENE, Upeks–Daftar Caleg Sementara (DCS) yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majene, Sulawesi Barat akhirnya mendapat respon masyarakat. Sejumlah aktivis LSM di daerah tersebut yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Tolak Politisi Busuk (KRTPB) Sulawesi Barat, Rabu (8/10) mendatangi kantor KPU Majene untuk mengadukan sembilan bakal caleg yang berstatus terdakwa kasus korupsi.

Pengaduan secara tertulis KRTPB ini diterima langsung Ketua KPUD Majene, Madjid Ruddin didampingi anggota KPU pokja pencalegan, Surakhmat. Salah seorang anggota KRTPB dari Masyarakat Transparansi Mandar (MATRAMAN), M Natsir Lusir menjelaskan, dalam DCS yang telah diumumkan KPUD Majene, terdapat sembilan bakal caleg yang berstatus terdakwa kasus korupsi APBD 1999–2004 senilai Rp 6,1 miliar.

Data yang disampaikan KRTPB, ke-9 bakal caleg berstatus terdakwa tersebut akan bertarung di Dua daerah Pemilihan, mereka adalah Hasri Hanafi, Bustam Hafid, Muslimin Abduh, Nurhusain dari Partai Golkar dan Anshar Said (PAN) akan maju di Dapil I meliputi Kecamatan Banggae dan Banggae Timur. Sedangkan Tamzil Al Qadry, Najibah, Haerney Aswad (Partai Golkar) dan Rusbi Hamid (PBB) akan bersaing di dapil II meliputi Kecamatan Sendana, Tubo dan Tammero’do.

Status mereka sebagai terdakwa kasus korupsi juga dikuatkan dengan keterangan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah di setor ke KPU. Pada SKCK para terdakwa tersebut, tertulis bahwa yang bersangkutan saat ini masih menjalani proses hukum pada tingkat kasasi Mahkamah Agung sebagai terdakwa. Di tingkat Pengadilan Negeri Majene, ke-9 orang tersebut sudah dijatuhi vonis satu tahun penjara ditambah denda Rp 1 juta.

Menurut Lusir, para caleg yang sudah divonis bersalah di tingkat Pengadilan Negeri Majene tersebut harus digugurkan sebagai caleg berdasarkan UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum pasal 50 ayat 2 huruf C, dalam ayat tersebut syarat menjadi caleg adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tentang tidak tersangkut kasus pidana maupun perdata.

“Selain karena aturan itu, KPU harus menggugurkan mereka karena alasan moral, wakil rakyat idealnya bukan orang yang berkasus cacat moral,” tegas Lusir.

Anggota KRTPB lainnya dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulbar, Ikhsan Welly menyatakan, surat aduan dari masyarakat harus disikapi secara serius oleh KPUD agar caleg yang masuk dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) adalah yang benar–benar bersih memenuhi persyaratan undang–undang.
Atas surat pengaduan dari koalisi LSM ini, Madjid Ruddin menyatakan pihaknya akan memproses aduan dari semua masyarakat hingga batas akhir masa uji publik.

“Setelah masa uji publik berakhir, surat aduan dari masyarakat akan kami plenokan,” ungkap Madjid.
Mengenai masa uji publik, KPU Pusat sudah memutuskan memperpanjang masa sanggah DCS hingga tanggal 14 Oktober dari semula sampai 9 Oktober. (Ali Muchtar)

Sumber: http://www.ujungpandangekspres.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s