KPU Tak Publikasikan Tanggapan DCS

Masyarakat Apatis terhadap Pemilu

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum tidak memublikasikan tanggapan masyarakat terkait Daftar Calon Sementara yang diterima KPU sampai dengan Selasa (14/10). Padahal, hasil rekapitulasi KPU, tanggapan masyarakat sebanyak 132 laporan.

Dari 132 laporan, terdiri dari 34 laporan terkait persyaratan administrasi caleg, 31 laporan terkait kasus dugaan korupsi, 24 laporan terkait mundur dari pencalonan, 11 laporan terkait ijazah palsu, 10 laporan terkait caleg ganda, 10 laporan terkait pidana nonkorupsi, 6 laporan terkait pegawai negeri sipil yang menjadi caleg tetapi belum mengundurkan diri, dan 6 laporan terkait moralitas caleg.

Anggota KPU, I Gusti Putu Artha, Kamis (16/10), mengungkapkan, tanggapan masyarakat tersebut untuk caleg DPR. Adapun tanggapan terhadap caleg DPRD baru akan dilaporkan KPU provinsi pada akhir pekan ini. ”Kami sudah melayangkan surat klarifikasi ke semua parpol untuk mengonfirmasikan tanggapan masyarakat tersebut,” ujarnya.

Ditanya mengapa KPU tidak mengumumkan tanggapan Daftar Calon Sementara (DCS) ke publik, Putu beralasan KPU belum mendapat respons dari parpol. Menurut dia, setelah KPU meminta konfirmasi ke parpol, parpol akan mengklarifikasi apakah tetap akan mempertahankan caleg yang bermasalah itu atau menggantinya. ”Masih ada kemungkinan itu diumumkan ke publik setelah mendapat respons parpol,” katanya.

Menanggapi hal itu, Manajer Program Pendidikan Pemilih Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Agus Susilo mengatakan, pengumuman caleg yang bermasalah yang dilaporkan ke KPU sangat penting diketahui masyarakat sebagai pemilih pemilu. ”Mengumumkan tanggapan masyarakat itu merupakan kewajiban mutlak KPU supaya masyarakat tak salah memilih. KPU harus memberi akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat,” ujar Agus.

Bila tidak mengumumkan caleg-caleg bermasalah itu, Agus mengatakan, KPU melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ”Dalam undang-undang itu disebutkan, apa pun yang menjadi produk pemerintah harus menjadi milik publik. Jadi, KPU juga wajib mengumumkan,” ujarnya.

Mengenai jumlah tanggapan masyarakat sebanyak 132 laporan dibandingkan dengan jumlah caleg ribuan, Agus mengatakan jumlah laporan yang minim itu menunjukkan masyarakat apatis terhadap tahapan pemilu. ”Memang dari awal, KPU tidak mempunyai kemauan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan kondisi itu diperparah dengan apatisme masyarakat terhadap tahapan pemilu,” katanya.

Selain itu, waktu juga terbatas bagi masyarakat untuk memberikan masukan DCS. (SIE)

Sumber: cetak.kompas.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s