Baru 11 Partai Klarifikasi Calon Bermasalah

VIVAnews – Hingga Rabu 22 Oktober 2008 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, baru sebelas parpol yang memberi tanggapan atas klarifikasi Komisi Pemilihan Umum. Padahal, Komisi telah mengirimkan surat permohonan klarifikasi ke 30 parpol.

Kesebelas parpol yang telah memberikan tanggapan itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kebangkitan Nahdlatul Ummat (PKNU), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Syarikat Indonesia (PSI), Partai Patriot, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut komisioner yang mengetuai Kelompok Kerja Pencalonan, Endang Sulastri, Komisi menemukan 253 calon legislatif bermasalah. Dugaannya terdiri atas beberapa kasus, di antaranya dugaan korupsi, pidana selain korupsi, dugaan ijazah palsu, dan dugaan terdaftar sebagai calon ganda.

Untuk kasus ijazah palsu sebanyak 13 calon. Mereka berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat, Gerakan Indonesia Raya, Barisan Nasional, Partai Perjuangan Indonesia Baru, PNI Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Republika Nusantara, PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Benteng Kerakyatan, dan Partai Demokrat. Dari tanggapan itu, tidak ada parpol yang mencoret caleg diduga bermasalah tersebut. ”Rata-rata memberi argumen mempertahankan,” kata Endang.

Meski parpol tidak mencoret calon bermasalah, jika ada bukti yang menguatkan pencoretan akan dilakukan oleh Komisi. Dugaan pidana, Komisi perlu bukti keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. ”Kasusnya sudah in kracht,” tegas Endang.

Terkait ijazah palsu, lanjut Endang, perlu pembuktian dari pihak sekolah. ”Atau hasil penyelidikan kepolisian.” Penyelidikan kepolisian diperlukan jika keterangan sekolah yang bersangkutan belum cukup.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu melaporkan calon diduga menggunakan ijazah palsu ke Bareskrim Mabes Polri. Menurut anggota Badan Pengawas, Wirdyaningsih, laporan itu dilakukan karena pihak sekolah tidak memberi keterangan kelulusan. ”Hanya menyatakan pernah sekolah,” ujar Wirdya kepada wartawan di kantor badan pengawas, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Senin 20 Oktober 2008.

Sumber: vivanews.com

Reblog this post [with Zemanta]
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s