Korupsi Bansos: Kejati Jawa Barat Tetapkan 17 Tersangka

p4a8650d8e5591_dsc-0264Bandung—Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menetapkan 17 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos). Mereka terdiri atas aparat pegawai negeri sipil, anggota DPRD, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang tersebar di Kabupaten Cirebon, Cianjur, dan Kota Bandung.

Kejati Jabar sedang mengungkap 78 kasus bansos yang tersebar di kota/kabupaten di Jabar. “Kasus ini masih tercampur antara bansos di kota/kabupaten dengan bansos dari Provinsi Jabar yang melibatkan 1.000 proposal,” kata Kepala Kejati Jabar M Amari, Kamis (13/8) di Bandung.

Amari menjelaskan, 78 kasus dugaan korupsi tersebut terdiri dari 51 kasus yang baru dilaporkan oleh intelijen kejaksaan negeri kota/kabupaten di Jabar. Adapun 27 kasus lain sudah masuk tahap pendalaman oleh seksi pidana khusus.

Penjelasan tersebut, lanjut Amari, sekaligus meralat pernyataan dia sebelumnya. Pada tanggal 10 Agustus dia menjelaskan, Kejati Jabar telah menetapkan 48 tersangka dugaan korupsi bansos se-Jabar. “Saat itu saya belum memegang data secara detail,” tuturnya.

Di Kabupaten Cirebon terdapat 6 kasus, Cianjur 5 kasus, dan Kota Bandung 3 kasus. Semua kasus itu dalam penyelidikan. Pintu tobat

Amari belum bisa menentukan total kerugian uang negara akibat korupsi bansos. Sebab, sebagian proposal masih diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut dia, Kejati Jabar akan mengampuni siapa saja yang mau mengembalikan uang yang dikorupsi sebelum jaksa turun menyelidikinya. “Kalau jaksa sudah turun, berarti pintu tobat sudah tertutup,” ujarnya.

Wali Kota Bandung Dada Rosada menegaskan, siapa pun yang disangka terlibat korupsi harus menjalani proses hukum sesuai dengan aturan. Dia berjanji tidak akan melindungi tersangka dalam proses hukum tersebut. “Kalau memang bersalah, ya harus dihukum,” kata Dada.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jabar Komisaris Besar Dade Achmad menginformasikan, Polda Jabar menangkap mantan pekerja harian lepas Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), AHN. Dia diduga terlibat korupsi karena menerima uang Rp 270 juta dari pengurus Koperasi Unit Desa Minasari, Ciamis.

Uang tersebut merupakan dana kredit pemilikan rumah sederhana (KPRS) bersubsidi tahun 2008-2009 dari Kantor Menpera. Setiap anggota koperasi semestinya memperoleh Rp 9 juta, tetapi mereka hanya menerima Rp 7 juta karena dipotong tersangka.

Polda Jabar juga menangani kasus dugaan korupsi di Koperasi Minapari Parigi dan Koperasi KPRI HPB Pangandaran, Ciamis. Modusnya sama, pemotongan dana perumahan bagi anggota koperasi.

Dade menjelaskan, hingga kemarin Polda Jabar telah memeriksa 25 saksi. Pemeriksaan antara lain untuk mengungkap besar dana yang dikorupsi. Total dana yang disalurkan dalam program KPRS bersubsidi 2008-2009 mencapai Rp 11 miliar.

Kasus serupa terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Wahana Artha Mukti, Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Kalijati, Subang; KUD Mina Fajar Sidik, Blanakan, Subang; dan KUD Nanjung Jaya, Cibugel, Sumedang. (MHF)

Sumber : Kompas, Sabtu, 15 Agustus 2009 via http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=2930&l=korupsi-bansos-kejati-jawa-barat-tetapkan-17-tersangka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s