Laporan Bansos dan Bankeu Tak Beres, Pemprov Jabar Dilaporkan Ke KPK

deddyBANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan belanja bantuan keuangan (Bankeu) dan bantuan sosial (Bansos).

Laporan dilakukan oleh Ketua Taxation Advocacy Group (TAG) Dedi Haryadi di Gedung KPK Jakarta, Selasa 9 Januari kemarin. Laporan dugaan korupsi nomor 2012-01-000148 itu diterima langsung oleh Pengaduan Masyarakat KPK, Swasti Putri M.

“Kasus ini saya laporkan ke KPK dengan harapan diambil alih KPK penyelidikannya,” kata Dedi, di Bandung, Rabu (11/1/2012).

Dalam laporannya, TAG menyebutkan pada Tahun Anggaran 2010 Pemprov Jabar menyalurkan belanja bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp225.108.207.808,87 dengan realisasi Rp192.865.500.000 (85,68 persen dari anggaran).

Berdasarkan pemeriksaan BPK, penerima bantuan keuangan (Bankeu) berjumlah 14 laporan dari kabupaten/kota dengan nilai Rp747.582.095.409. Namun nilai pertanggungjawaban tersebut baru 30 persen dari bansos yang telah disalurkan yakni Rp2.458.555.861.864.

Dedi juga mengungkapkan laporan berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang merekapitulasi laporan pertanggungjawaban penerima bantuan Gubernur Jawa Barat per 2 Mei 2011.

Sedangkan penerima bansos berjumlah 377 laporan dengan nilai Rp12.992.296.449. Nilai pertanggungjawaban tersebut baru 7 persen dari bansos yang telah disalurkan yakni Rp192.865.500.000.

Bantuan lain yang dinilai bermasalah adalah bantuan sebesar Rp2.067.449.802.924 yang terdiri dari bankeu Rp1.891.606.002.924 (Rp2.458.555.861.864-Rp566.949.858.940) dan bansos Rp175.843.800.000 (Rp192.865.500.000-Rp17.021.700.000) tidak melalui verifikasi dan validasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun tim akuntabilitas.

TAG memohon kepada KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Sebab, masih besarnya nilai bankeu dan bansos yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pemprov Jabar, serta penyaluran bantuan yang tidak melalui verifikasi dan validasi.

“Saya harap KPK menyelidiki tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan bankeu dan bansos,” pungkasnya.

http://news.okezone.com/read/2012/01/12/340/555691/pemprov-jabar-dilaporkan-ke-kpk

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s