BPKP Tolak Serahkan Verifikasi Bansos Pemkot Bandung

Dada Rosada-WalikotaBandungSaturday, 29 September 2012. BANDUNG – Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat menolak menyerahkan verifikasi rekap penerima dana bantuan sosial (bansos) Pemkot Bandung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, kemarin.

Dalam sidang lanjutan itu, tim kuasa hukum lima terdakwa berupaya mengesahkan rekapitulasi penerima dana bansos. Koordinator Tim Advokasi Pemkot Bandung Winarno Djati mendatangkan anggota Tim Audit Investigasi BPKP Jawa Barat. Petugas bernama Diana Masayu itu menunjukkan hasil verifikasi atas buktibukti yang pernah diajukan lima terdakwa kepada majelis hakim pimpinan Setyabudi Tejocahyono.

Tak kurang dari 15 menit di tengah persidangan, Diana bersama pihak kuasa hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum (JPU) dipanggil ke depan dan mendiskusikan hasil verifikasi.Diana terlihat sedang berdebat lalu mundur dari kerumunan di meja hakim. Dia lalu mengambil telepon selulernya yang diletakkan di kursi saksi,lalu terlihat berkomunikasi dengan seseorang ditelepon.

JPU Soeroto Soempena sempat mencatat poin-poin verifikasi tersebut. Saat mengakhiri hubungan telepon, Diana berkata pada majelis bahwa hasil verifikasi untuk tidak difoto oleh panitera pengganti di ruang sidang. Usai sidang, Diana pun menjelaskan bahwa kedatangannya sesuai surat tugas dari BPKP hanya untuk menunjukkan dan menjelaskan hasil verifikasi rekapitulasi. “Hasil verifikasi tersebut merupakan dokumen rahasia negara, dalam surat tugas saya hanya diminta menunjukkan dan menjelaskan,” ujar Diana ditemui di Ruang Sidang I itu.

Menurut dia, hakim sempat meminta panitera pengganti dan jaksa untuk menyalin hasil verifikasi. Alih-alih mencatat, panitera pengganti malah memfoto hasil verifikasi. “Saya minta jangan,karena ditunjukkan itu beda sama difoto,” katanya.Kasus dugaan korupsi bansos Kota Bandung diduga melibatkan tujuh terdakwa yang kini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Bandung.

Mereka adalah para pegawai Sekretariat Daerah Kota Bandung yang diduga mengorupsi mata anggaranAPBD 2009-2010. Para terdakwa di antaranya Rochman,Yanos Septadi, Luftan Barkah, Uus Ruslan, Firman Himawan,Ahmad Mulyana, dan Havid Kurniawan.

Dalam sidang-sidang yang telah mereka jalani, kerap disebutkan arahan para petinggi Pemkot Bandung termasuk Wali Kota dan Sekretaris Daerah. Ahmad dan Havid akan mendengarkan keterangan saksi pada Selasa (2/10), sedangkan lima terdakwa lain akan dituntut JPU pada Jumat (5/10). gita pratiwi

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/530768/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s