Mengenal Mafia Migas Indonesia (4)

Konon, ada mafia yang Lebih Besar yang Ingin merebut bisnis migas – Istana Negara. Meneg BUMN Dahlan Iskan mempertimbangkan akan MUNDUR dari Kabinet Indonesia Bersatu, Pertimbangan mundur Dahlan Iskan ini dipicu oleh pertemuan Selasa malam (15/05) di Istana Negara. Demikian laporan Global Research Institute.

Selain Meneg BUMN Dahlan Iskan dan Presiden SBY sebagai tuan rumah; turut hadir dalam pertemuan tadi malam : Yaitu Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Ada 2 Agenda dalam pertemuan di Istana Negara Selasa malam (15/05) . Pertama, Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris/Direksi Pertamina. Kedua: Membahas isu2 yang beredar di social media dan pernyataan sejumlah anggota DPR terkait pengadaan BBM.

Di awal pertemuan, Jero Wacik mengeluh terkait pemilihan Komisaris dan Direksi Pertamina : “Bapak Presiden, soal Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina, Pak Dahlan tidak melibatkan saya,” kata Jero Wacik, Dahlan sontak menyahut, “Mohon maaf Bapak Presiden, saya baru tahu kalau pertemuan ini mempermasalahkan kewenangan saya,” Jero Wacik pun membalas, “Betul itu kewenangan Pak Dahlan, tapi tolong saya diajak bicara karena tataran kebijakan energi ada di kami,” Dahlan membalas lagi, “Pergantian Direksi BUMN adalah Konsep ‘the dream team’, saya sudah sampaikan dalam sidang kabinet.”

Seperti diketahui, Meneg BUMN Dahlan Iskan memang tengah menggodok konsep “the dream team” yang intinya supaya BUMN itu maju. “BUMN tidak maju apabila direksinya tidak kompak,” jelas Dahlan di Istana Negara.

Asumsi Dahlan Iskan, untuk bisa kompak, BUMN harus dibentuk tim yang kuat melalui konsep “The Dream Team”, Direksi BUMN yang pintar belum tentu sebuah tim yang kuat. Harus ada diskusi antara Kementerian BUMN dengan masing-masing Dirut BUMN,” Direktur utama BUMN, lanjut Dahlan, merupakan pihak yang mengajukan nama untuk diperiksa, apakah ada yang tidak memenuhi syarat, Misalnya tidak pernah fit and proper test atau ada catatan dibidang integritas. Itu diproses dan disampaikan ke Dirutnya,” kata Dahlan, Soal Tim Penilai Akhir (TPA), lanjut Dahlan, hanya berlaku bagi Direktur Utama BUMN tertentu, TPA ketuanya Presiden, apabila Presiden setuju berarti TPA setuju,” ujar Dahlan Iskan.

Kembali ke Istana Negara, Presiden SBY mengatakan, “Soal Direksi Pertamina, saya dianggap seperti tidak ada,” katanya. Duaarr, bagai disambar petir Dahlan terhenyak dengan perkataan Presiden SBY, semua yang hadir menahan nafas, Dahlan pun menunggu apa yang akan disampaikan Presiden SBY, Dahlan seketika menyadari, Menko Perekonomian Hatta Rajasa tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut.

Kenapa bisa terjadi perseteruan antara SBY dengan Dahlan Iskan? Berkaitankah dengan Hatta Rajasa? Mari kita simak sedikit ke belakang alias flashback. Anggap saja ada prequel.

Pada 8 Maret 2012, Dahlan mencopot Wakil Komisaris Utama Pertamina Umar Said dan Komisaris Triharyo Susilo. Umar Said berusia lebih dari 70 tahun. Meski UU BUMN tidak mensyaratkan soal usia komisaris, namun efektifitas pengawasan dipertanyakan. Sebelum berhenti, Umar Said dijuluki sebagai DON Pertamina. Apapun yang dilakukan oleh Dewan Direksi Pertamina harus se-izin Said. Sebagai contoh, pada 2010 ada tender pembangunan RFCC Kilang Cilacap (Proyek Cilacap) berkolaborasi dengan Komisaris Triharyo Soesilo, Said kemudian membatalkan hasil tender yang telah dimenangkan oleh SK Engineering dari Korea.

Kemudian Said dan Triharyo mengusung sebuah konsorsium perusahaan untuk memenangkan tender tersebut. Perusahaan tersebut adalah konsorsium PT Rekayasa Industri dengan partnernya SK Engineering Company dan Toyo Engineering. Dengan berbagai cara, Said dan Triharyo berusaha untuk memenangkan konsorsium Rekayasa Industri. Hingga saat ini, belum ada info kelanjutan proyek RFCC Cilacap tersebut.

Tapi duet Said dan Triharyo memang kerap ikut campur masalah keorganisasian dan personalia Pertamina. Selama kurun waktu Said di Pertamina, sudah beberapa kali organisasi Pertamina diubah terus sesuai dengan Said dan Triharyo. Yang sangat mencolok adalah perubahan organisasi yang berhubungan dengan pembelian minyak Pertamina. Unit yang melakukan pembelian di Pertamina adalah Integrated Supply Chain (ISC). Organisasi ini dari awalnya tidak dapat dibereskan dengan baik karena berbagai kepentingan ada didalamnya.

ISC dibentuk 5 tahun lalu atas rekomendasi Said dengan referensi dari konsultan McKinsey yang dibayar Pertamina USD 100 juta. Pembentukan ISC merupakan perubahan yang cukup mendasar bagi organisasi Pertamina di sektor hilir.

Sejak adanya organisasi ISC, perencanaan Pertamina menjadi tidak fokus, ISC jadi alat untuk memuluskan berbagai perusahaan untuk mensuplai kebutuhan minyak Pertamina oleh Said danTriharyo. Karena alasan tertentu, Said dan Triharyo di tahun 2010 berniat merombak membubarkan ISC dan memindahkannya ke bawah Direktur Umum. Kebijakan ini dinilai aneh, karena sangat tidak sesuai dengan kompentensi Direktur Umum Pertamina.

Pengadaan minyak harus mempunyai keahlian dan diposisikan dalam Direktorat yang tepat. Tindakan Said dan Triharyo cenderung tidak dilandaskan pada pemikiran yang matang dan tepat, tapi lebih pada alasan bisnis pribadi. Mungkin banyak orang bertanya-tanya mengapa Umar Said bisa menjadi demikian berkuasa di Pertamina.

FYI, Said selalu menyatakan dirinya bahwa dia adalah wakil dari Presiden SBY di Pertamina. Faktanya Said adalah tim sukses Presiden SBY dalam pemilu 2009 bersama Jenderal Sutanto. Karena “posisi”-nya dan kedekatannya dengan partai Demokrat itulah banyak sekali orang yang percaya dan akhirnya merasa takut kepada Said. Fakta mengenai Triharyo atau dikenal koleganya di ITB sebagai Hengky, adalah saudara ipar dari Sri Mulyani, Sebelumnya, Triharyo menjabat sebagai Dirut PT Rekayasa Industri sebagai kontraktor RFCC.

Kembali ke situasi Istana, Apakah betul pemicu kemarahan Presiden SBY yang menganggap seolah-olah tidak ada, terkait dengan Said?

“Bu Karen, apakah betul Direksi Pertamina yang baru masukan dari Ibu, seperti yang dikatakan Pak Dahlan?” tanya Presiden SBY, Dirut Pertamina kemudian menjawab, “Betul Pak, kami serahkan beberapa nama untuk diperiksa kementerian,” kata Karen.

“Beredar isu pengangkatan Direktur Pemasaran dan Niaga dan Direktorat Pengolahan tak lepas dari tekanan pengusaha?” kata Presiden SBY.

Dahlan mungkin berpikir keras “Apakah Presiden SBY sudah memiliki calon lain di luar nama yang diajukan Dirut Pertamina?”

Jero Wacik, Gita Wirjawan dan Sudi Silalahi kontan menghela nafas sembari menatap Dahlan yang sedang menunggu jawaban.

“Kami telah memeriksa keduanya berdasarkan integritas dan kapabilitas, keduanya profesional,” tegas Dahlan.

Seperti diketahui, pada 18 April 2012 Dahlan merombak dan mengangkat Direksi Pertamina yaitu: Chrisna Damayanto sebagai Direktur Pengolahan, Hanung Budya Yuktyanta sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga, Evita Maryanti sebagai Direktur SDM, Luhur Budi sebagai Direktur Umum, Hari Kulyarto sebagai Direktur Gas.

Chrisna sendiri pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Zatapi yang sudah di SP3 oleh Mabes Polri di tahun 2010, Sedangkan Hanung adalah bekas Deputi Pemasaran dan Niaga era Ahmad Faisal, Faisal dan Budya adalah konseptor awal konversi Migas di era SBY – JK. Sebetulnya Faisal berpeluang besar menggantikan Ari Soemarno tapi kandas, karena lebih dekat dengan JK, selain itu ideologinya pro Soekarno. Sebelum menjadi Deputi, Hanung pernah menjadi Dirut Petral, Namun pada masa SBY-Boediono, Hanung dipindahkan menjadi Dirut Badak NGL.

Petral adalah anak perusahaan Pertamina yang tengah jadi sorotan dan disebut-sebut terkait dengan Mafia Minyak Muhammad Reza Chalid. Petral sempat mengundang pers di kantornya, Singapura pada Februari 2012. Sehubungan dengan Petral ini, Presiden SBY bertanya, “Bu Karen, bagaimana Anda menjawab tuduhan Petral sarang korupsi?”

“Bapak Presiden, kami sudah mendengar tuduhan tersebut, kami telah undang media, tepat pada saat tender berlangsung,” kata Karen. Karen menjawab, “Petral telah diaudit lembaga audit internasional. Kami telah umumkan tadi pagi untuk opsi pembelian langsung ke produsen.”

Selasa pagi, Karen mengatakan, Pertamina akan mengimpor minyak mentah dan BBM secara langsung ke produsen mulai kuartal III 2012, “Kami mesti memastikan langkah tersebut tidak menimbulkan risiko dalam prinsip kehati-hatian,” lanjut Karen, Dalam kontrak pembelian langsung, lanjut Karen, memang memerlukan pembicaraan antar pemerintah (G2G) terlebih dahulu.

Karen juga mengatakan, Pertamina akan mengupayakan penyerapan minyak mentah domestik secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan kilang BBM. “Melalui upaya tersebut, kami ingin meningkatkan ketahanan pasokan energi nasional dan mendukung optimalisasi kinerja Petral,” kata Karen, Menurut dia, sistem pengadaan minyak mentah dan BBM yang dilakukan Petral selama ini telah berjalan dengan baik dan sesuai GCG. Namun, lanjut Karen, Pertamina akan terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Sementara terkait dugaan Petral sarang korupsi, (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sudah siap menindak lanjuti “Kami mendukung proses hukum! Tapi kami lawan politisasi Petral,” tegas FSPPB.

Kembali ke Istana, Mensesneg Sudi Silalahi menyela pembahasan soal Petral tersebut.

“Untuk menanggapi soalan Petral, Bapak Presiden bisa menerbitkan Inpres BBM dan Refinery,” kata Sudi Silalahi. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pun menyepakati itu, “Menteri Perdagangan melalui Pusat Perdagangan Indonesia siap mengambil alih kewenangan Petral,” kata Sudi. Gita tidak mengiyakan, karena publik pun sedang menyoroti Pusat Perdagangan Indonesia dalam hal impor gula.

Silang pendapat saat ini soal pembelian minyak mentah ada dua, pertama pembelian langsung melalui NOC atau kedua pembelian melalui makelar. Apalagi isu Petral sangat seksi, banyak pihak bermain. Saya yakin bahwa isu Petral bukan soal Muhammad Reza Chalid semata, Karena sekarang opsinya lebih condong Petral dibubarkan atau dipindah ke Indonesia dengan bentuk lain

Pertanyaannya kemudian adalah, jika Muhammad Reza Chalid disingkirkan dari Petral, siapa yang akan diuntungkan?

Pernyataan Sudi Silalahi di Istana Negara Selasa Malam merupakan titik terang jawaban siapa yang bermain dalam kasus Petral. Kasus Petral jelas didesain oleh Istana untuk merebut bisnis impor minyaknya Muhammad Reza Chalid dan Hatta Rajasa.

Ada kepentingan yang lebih besar di balik kasus Petral, ini bukan soal korupsi semata. Ada Mafia yang lebih besar yang ingin merebut bisnis migas Muhammad Reza Chalid, yaitu Istana Negara. Hampir dapat dipastikan, jika Petral dibubarkan, akan terjadi tender pengimpor migas yang pesertanya pemain-pemain migas raksasa asing.

Kembali ke Istana, pertemuan belum menghasilkan keputusan apapun. Presiden SBY pun mempersilahkan tamu-tamunya pulang. Rabu (16/05) Hatta Rajasa mengaku tidak diundang Istana dalam pertemuan Selasa Malam. Kenapa Hatta Rajasa yang berada di atas Menteri BUMN dan Perdagangan tidak diundang? Permainan apa yang sedang dilancarkan Istana dalam kasus Petral yang njelimet dan penuh kepentingan itu? Bagaimana nasib Dahlan Iskan di tengah permainan ini?

Mungkin Dahlan Iskan akan berkata “Politik itu Sadis! Tapi Minyak lebih Sadis !”

Respon Jero Wacik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak setuju dengan usulan pem­bubaran Petral Energi Limited (Petral) Ltd. Namun, bila ada ma­salah ketidakberesan bisnis atau tudingan mafia impor di anak pe­ru­sahaan Pertamina itu, maka ha­rus diselesaikan secara hukum. “Kalau ada orang berbisnis dan bisnisnya bener ya bener. Orang dapat untung kan boleh,” ujar Men­teri ESDM Jero Wacik di Bali, akhir pekan lalu me­nang­gapi dugaan mafia impor minyak di Petral.

Dikatakan Wacik, kalau bisnis Petral ada yang tidak benar tentu ada pihak yang harus menga­tur­nya. Karena itu, serahkan semua tudingan pat gulipat impor mi­nyak kepada pihak hukum untuk menyelidikinya agar duduk per­soalannya jelas. “Kan ada hukum, biarkan hukum yang jalan. Ja­ngan semuanya ikut berkomen­tar,” lanjutnya.

Terkait usulan pembubaran Petral, politisi Demokrat ini me­nga­takan, pihaknya belum sam­pai ke arah sana. Apalagi, se­o­­rang menteri tidak bisa mem­bu­barkan sebuah perusahaan. “Saya tidak mau mencampuri­­n­ya. Dan menyerahkan se­pe­nuhnya kepada hukum,” tan­dasnya.

Sementara anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi menilai, tender impor minyak mentah dan BBM yang dilakukan Pertamina Energy Trading Limited bebas dari intervensi mafia. “Saya pikir impor minyak sekarang ini sudah dilakukan dengan cara-cara yang proper dan sesuai prosedur,” kata­­nya di Jakarta, Minggu.

Diakui, kinerja Petral sudah melalui audit baik di Indonesia dan juga Singapura, sehingga tentu­nya akan ketahuan kalau memang tidak sesuai prosedur termasuk diatur mafia.

Menurut Presiden Direktur Petral Nawazir, Petral memakai Ernst and Young (EY) untuk meng­audit kesehatan laporan keuangan perusahaannya. Tidak hanya EY, namun juga diaudit oleh otoritas di Singapura. “Ka­rena itu, kami mendapatkan in­sentif pajak dari pemerintah Singapura sebesar lima persen yang berlaku selama lima tahun. Padahal, biasanya perusahaan terkena pajak 10 persen hingga 17,5 persen,” timpal dia di Singa­pura, akhir pekan lalu.

Pengamat energi dari Refor Miner Institute, Pri Agung Rakh­manto juga menilai, pemenang tender impor minyak Petral yang itu-itu saja, tidaklah mencermin­kan terdapat mafia di dalamnya. “Penyebabnya bisa saja karena pe­menang itulah yang memang paling mempunyai kapasitas da­lam bisnis perdagangan minyak dan dapat diandalkan. Tidak bisa kemudian dianggap ada mafia di dalam Petral,” ujarnya.

Menurut dia, perdagangan mi­nyak merupakan bisnis ber­skala besar, sehingga tidak semua pi­hak mempunyai kemampuan melakukannya. Jadi, Pri menilai, mafia di pasar minyak dengan mafia dalam tender di Petral me­rupakan dua hal yang berbeda. Mafia yang berada di pasar mi­nyak atau semacam kartel me­mang tidak bisa dicegah. “Na­mun, kalau mafia dalam penga­daan tender Petral, bisa dicegah dan diberangus jika memang ada,” ujarnya.

Dikatakan pula, Petral merupa­kan kepanjangan tangan PT Pertamina (Persero) melakukan tran­saksi minyak. Meski demi­kian, lanjutnya, Petral mestinya jangan menjadi satu-satunya atau bahkan cara utama berdagang minyak.

Sebelumnya bekas Anggota Ko­misi Energi DPR Ade Daud Nasution mengatakan, kalau me­mang Petral telah menenderkan pe­ngadaan impor minyaknya de­ngan mengundang puluhan pe­serta, maka berarti perusahaan tersebut tidak melibatkan mafia. “Kalau ada mafia, tentunya pe­na­war yang paling rendah akan pro­tes,” kata­nya usai mengun­jungi kan­­tor pusat Petral di Ka­wasan Orchard, Singapura, Kamis (23/2).

Sementara, Juru Bicara Per­ta­mina, M Harun mengatakan, kini terjadi pergeseran pemenang ten­der yakni hanya dimenangi peru­sahaan minyak besar dengan jari­ngan kuat. “Tidak ada lagi peru­sa­haan-perusahaan oportunis yang memenangi tender,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]

Mantan anggota DPR RI sekaligus Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Ade Daud Nasution tak menyangka pertanyaannya soal tender “arisan” oleh trader impor minyak di Pertamina Energy Trading Limited (Petral), justru membuat berang Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina, Mochammad Harun. Sontak terjadi adu mulut Ade versus Harun pada Kamis (22/2) lalu di kantor Petral, Singapura.

Ade bertanya, sejak dahulu Petral tak pernah ada tender, tapi mengapa tiba-tiba mengajak puluhan wartawan dari Indonesia untuk melihat dari dekat proses tender. Pertanyaan Ade lantas dijawab Harun, bahwa tender di Petral sudah terbuka, transparan dan tidak ditutupi. Bukan menjadi ajang permainan mafia importir minyak. Ade kembali mengejar dengan pertanyaan, kalau memang ada tender impor minyak, mengapa dirinya tak pernah mendengar ada lelang dilakukan Petral. Kalau publik tidak mendapat informasi, berarti kerja Humas Pertamina ini buruk.

“Mendengar saya berkata begitu, Harun marah. Dia langsung bereaksi menjawab, bahwa dirinya adalah anak muda dan asli Jawa Timur. Saya timpali jawaban Harun. Saya memang tua tapi juga bisa bertindak seperti anak muda. Dan jangan kait-kaitkan masalah ini dengan kesukuan,” jelas Ade kepada Prioritas yang menerangkan bahwa dirinya hadir di Singapura bersama rekannya mantan anggota DPR-RI Boy Saur dan pengacara, Johnson Panjaitan.

Sebelum mendatangi kantor Petral di Singapura, Selasa (14/2) sebelumnya, Ade bersama Ali Mochtar Ngabalin, Adhie Massardie, Marwan Batubara dan Johnson Panjaitan melaporkan dugaan penyelewengan tender minyak oleh anak perusahaan Pertamina itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasan Ade melapor ke KPK karena dipicu proses tender pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Petral bersifat tertutup.

Sejatinya kecurigaan Ade adanya mafia di Petral muncul ketika penawaran dari trader The State Oil Company of the Azerbaijan Republic atau Socar untuk minyak mentah jenis Azeri kalah oleh penawaran trader PTT Thailand. Padahal, menurutnya, Socar adalah perusahaan patungan antara pemerintah Azerbaijan dan swasta dengan komposisi kepemilikan 75 persen dikuasai negara dan 25 persen milik swasta. Dengan demikian karena Socar adalah milik negara maka seharusnya tak perlu lagi melewati proses tender tapi melalui hubungan dagang antar pemerintah.

“Apa bedanya Socar dengan Saudi Aramco, perusahaan gabungan pemerintah Arab Saudi dan Amerika itu. Aramco bisa menjual minyak ke Indonesia. Socar tidak bisa. Padahal dari minute meeting dengan Pertamina sudah disetujui dan diparaf, ada apa ini?” kata Ade.

Harun membantah bahwa di Petral merupakan sarang mafia minyak. Tudingan itu dilontarkan oleh orang-orang yang memaksakan kehendak untuk memasukan minyaknya ke Petral. Terbukti, kemarin ketika Ade Nasution datang yang ditanyakan adalah minyak yang memang sengaja dia bawa untuk masuk ke Petral dengan harga lebih mahal.

Direktur Komunikasi Perusahaan PT Pertamina, Mochamad Harun memberikan penjelasan tentang tender terbuka pembelian minyak di kantornya di Singapura, Kamis (23/2 ).

“Kami akan ambil kalau harganya kompetitif, tetapi kalau tanpa tender kemudian harganya US$ 2 dollar di atas harga pasar siapa yang berani?” kata Harun.

Ari H. Soemarno mantan Direktur Utama (Dirut) Petral periode 2003-2004 ikut angkat suara. Ari yang menjadi Direktur Utama Pertamina pada 2006-2011 menjelaskan, pembenahan proses tender impor minyak di Petral telah dirintis sejak 2008 lalu. Saat itu proses telah menggunakan Integrated Supply Chain (ISC), sebuah sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Petral juga memperketat persyaratan peserta yang dapat mengikuti tender pengadaan minyak. Misalnya syarat bagi perusahaan peserta tender harus sudah beroperasi minimal selama 7 tahun serta memiliki modal awal US$ 50 juta atau sekitar Rp 450 miliar. “Semua transaksi jual-beli minyak Petral dipublikasi di Majalah Platts di Singapura. Secara realtime semua kelihatan. Petral sudah beberapa kali diaudit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kalau mau juga bisa,” kata Ari yang ditemui Prioritas di kantornya, Jumat pekan lalu.

Telah bersihkah Petral? Menurut sumber, Petral saat ini masih belum ada yang berubah, masih banyak mafia minyak yang bermain di seputar pengadaan BBM. Selagi Indonesia masih membeli minyak mentah dalam jumlah besar dengan secara spot atau mendadak maka selama itu pula para mafia terus ada.

Menteri Negara (Meneg) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan rupanya gerah juga mendengar tudingan Petral sebagai sarang mafia minyak. Ia pun mengancam akan membubarkan Petral dan memindahkan lokasi kantornya di Indonesia agar mudah diawasi. Dahlan berencana memindahkan proses tender pengadaan BBM ke tangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang selama ini kerap melakukan perdagangan berbagai komoditas. “Kami siap membubarkan dan sedang mengkaji siapa yang menangani tugasnya selama ini,” kata Dahlan yang dijumpai ketika berolahraga pagi di Monas, Selasa (28/2) pekan lalu.

Menurut sumber, ide pembubaran maupun penarikan Petral ke Indonesia berkaitan dengan Pemilu 2014. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa yang digadang menjadi calon presiden di 2014 disebut-sebut ada di balik rencana pembubaran Petral. Hatta ingin mengontrol proses tender impor minyak ke dalam negeri dan ditangani oleh orang-orang kepercayaan Hatta di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Si sumber juga menyebutkan selama ini Hatta sering mendapatkan setoran dari trader minyak asal Indonesia yang menetap di Singapura yakni Mohamad Reza Chalid. Tapi belakangan, Hatta rupanya tergiur juga menguasai jalur uang di Petral sehingga berencana memindahkan Petral ke dalam negeri.

Saat dikonfirmasi tentang kedekatannya dengan Mohamad Reza, Hatta hanya tertawa. “Saya mau rapat. Kalau ada mafia segera tangkap, hukum ditegakkan dan periksa semua,” ujarnya.

Tentang pembubaran Petral, Hatta menegaskan wewenang untuk membubarkan Petral ada di Kementerian BUMN. “Menko tidak bisa mengatakan setuju atau tidak setuju. Tapi tidak boleh terjadi penyimpangan, tidak boleh terjadi mafia-mafia,” ujarnya setelah keluar dari ruang rapat di Kementerian Perindustrian, Jumat (2/3).

Sumber juga menyebut bahwa Mohamad Reza juga punya hubungan dekat dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Ari Soemarno. Menurut sumber, Purnomo ketika menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sering membuka akses agar Mohamad Reza mendapat proyek. Salah satunya proyek dengan Mexican Petroleum, perusahaan minyak negara Meksiko. “Saking dekatnya Mohamad Reza itu ibarat Ali dan Purnomo itu Baba,”

Ketika dikonfirmasi, Purnomo menyatakan tidak kenal dengan Mohamad Reza. “Yang mana? Karena khan banyak,” katanya. Sedangkan mantan Dirut Pertamina Ari H. Soemarno justru mengaku dekat dengan Mohamad Reza bahkan trader-trader lainnya.

“Saya memang dekat dengan semua trader di Petral, seperti Vitol, Exxon maupun Total. Tapi tak ada hubungan spesial dengan Mohamad Reza,” kata Ari, Jumat pekan lalu di kantornya.

Prioritas melacak keberadaan Mohamad Reza di kantor perusahaan miliknya yakni Global Energy Resources di Jalan Warung Buncit Nomor 49, Jakarta Selatan. Sebuah bangunan berkaca berwarna biru, tertera angka 49 di pojok kanan atas gedung berlantai empat itu. Tepat di sebelah bangunan tersebut lapangan futsal. Lobi depan kantor terlihat sepi dari aktivitas. Tidak terlihat papan nama dan meja resepsionis. Ruangan lobi itu terlihat tak terurus, terdapat sofa hitam. Tak satupun mobil terparkir di teras gedung.

Menurut salah seorang petugas keamanan ada dua perusahaan berkantor di gedung seluas 700 meter persegi itu, PT Bima Palma Nugraha yang bergerak di bidang minyak kelapa sawit dan PT Amanah bergerak di bidang minuman. Tidak ada nama Global Energy Resources. “Dulu memang pernah ada perusahaan minyak tapi PT Aryan Indonesia sekarang sudah tidak ada,” ujar seorang petugas keamanan yang enggan disebut namanya.

Setelah ditanya apa pemilik salah satu perusahaan tersebut bernama Mohamad Reza Chalid, petugas keamanan mengatakan bukan. “Kalau Reza saya belum pernah dengar ada namanya di situ.”

Namun sumber yang dekat dengan Mohamad Reza Chalid memastikan kantornya masih di Warung Buncit. Prioritas mencoba menghubungi Mohamad Reza lewat dua nomer ponsel operator dalam negeri dan satu nomer Singapura namun tak ada jawaban. Jumat (3/3) pekan lalu Prioritas kembali menghubungi nomor ponsel Singapura, si pemilik tidak mengakui bila itu nomernya. “Ini bukan Mohamad Reza, ini Supriyono, salah sambung” Tapi suara dari ujung telepon balik bertanya,”Dapat nomer saya darimana ini?”

Ketika ditanya apakah saat ini berada di Singapura, dia mengiyakan. Tapi nada suaranya meninggi. “Saya bukan siapa-siapa, kok kamu nanya saya! Saya gak kenal sama kamu ini!,” telepon langsung ditutup.

Perampokan Uang Rakyat Karena Korupsi di Pertamina & Petral

Sesuai informasi resmi dari Petral dan Pertamina: Petral tahun 2011 impor 266.6 juta barrel minyak mentah (crude), premium dan solar, Harga rata-rata untuk impor tersebut : Crude US$ 103, Gasoline US$ 118 & Solar US$ 123 per barrelnya. Uang rakyat habis US$ 32 Milyar/ 275 Triliun. Jumlah 266,6 juta barel yang diimpor Petral itu setara dengan 42.389.400.000 liter atau 42.3 juta kiloliter. 31.8 juta kilang minyak produk. Sedangkan minyak mentah atau crude yang diimpor melalui Petral antek si mafia BBM adalah 66 juta barel atau 10.5 juta kilo liter.

Sementara itu, sesuai info resmi KemenESDM konsumsi BBM nasional kita pada 2011 adalah sebanyak 68 juta KL (42 juta atau 264 juta barrel adalah BBM bersubsidi. Sisanya 26 juta KL atau 163 juta barel BBM non subsidi). Angka pasti dan detail jumlah konsumsi BBM bersubsidi dan BBM Non subsidi sulit didapatkan. Berbeda-beda antara pertamina dan KemESDM. Tetapi selisih perbedaan itu tidak begitu jauh dari total angka 68 juta kiloliter.

Nah sekarang kita mulai hitung-hitungan sederhana terhadap data tersebut. BBM 68 juta KL itu setara dengan : 427 juta barrel. Terdiri dari 42 juta KL = 264 juta barrel minyak produk (bensin/solar dll). Kita impor 200,6 juta barrel atau 31.8 juta KL minyak produk. Artinya sisa 36.2 juta KL dipenuhi dari kilang minyak dalam negeri. Sesuai info dirut Pertamina ke publik, kapasitas kilang minyak RI adalah = 41 juta kilo liter. Ada selisih 5 juta KL dari impor. Dirut Pertamina juga katakan konsumsi BBM RI total hanya 56 juta KL. Ada selisih dengan data resmi 12 juta KL.

Info dari distributor resmi Pertamina sebutkan penjualan BBM non subsidi thn 2011 = 26.4 juta KL. Padahal konsumsi BBM subsidi 41.7 jt KL. Jika ditotal data tersebut dapat konsumsi total 68 juta KL. Sedangkan Pertamina sebutkan total konsumsi hanya 56 juta KL pada 2011. Jika total konsumsi BBM nasional hanya 56 juta KL pada tahun 2011. Logikanya penjualan/konsumsi BBM nonsubsidi = 14 juta KL. Artinya ada selisih penjualan BBM non subsidi sebesar : 26.4 – 14 juta KL = 12.4 juta KL. Apa arti semua ini???

Jawabannya sederhana: 12.4 juta BBM bersubsidi digelapkan/dialihkan/dijual dalam bentuk BBM non subsidi. Itulah sebabnya impor BBM oleh Petral naik terus untuk menutupi penggelapan penjualan BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi.

Berapa kerugian negara / uang rakyat akibat pengalihan/penggelapan 12.4 juta kiloliter BBM bersubsidi ini? Asumsi selisih BBM subsidi dan nonsubsidi Rp4000/liter. Maka kerugian negara/uang rakyat  12.4 juta KL x 4000 = Rp. 49.600.000.000.000. Rp49.6 triliun uang rakyat dirampok oleh oknum-oknum PERTAMINA & PETRAL akibat penggelapan BBM bersubsidi. Ini sebabnya BBM langka dimana-mana.

Pengalihan BBM bersubsidi untuk dijual menjadi BBM nonsubsidi sudah berlangsung lama dan semakin marak jika harga minyak dunia naik. Sekitar 50 triliun uang negara dirampok pada tahun 2011 oleh oknum Pertamina. Mahfud MD teriak: Pertamina Terkorup. Sekarang beliau diam. Ternyata Pertamina datang menyembah-nyembah ke rumah Mahfud MD mohon jangan diungkit-ungkit masalah korupsi Pertamina dan berjanji akan usut korupsi itu. Tapi rakyat terlanjur dirampok oleh pertamina. Narasumber saya mantan petinggi Pertamina berikan laporan betapa kejinya korupsi Pertamina. Uang hasil rampokan Pertamina itu mengalir kemana-mana, mulai dari istana sampai DPR. 50 triliun jadi bancakan para koruptor!

Kasus Lady Gaga dan seterusnya itu hanya pengalihan isu saja, kasus remeh temeh agar kasus korupsi Pertamina ini dilupakan publik. Publik disibukkan dengan isu Lady Gaga, FPI dan seterusnya, sementara Pertamina terus merampok puluhan milyar per hari di depan mata kita. Media seperti TVone atau ILC bahkan Bang Karni Ilyas pun terkecoh siarkan isu Lady Gaga & FPI tapi lewatkan isu perampokan uang rakyat. Isu korupsi Petral, pembajakan MT SMYRNI, peledakan bom pipa, kelangkaan BBM, korupsi Pertamina itu jauh lebih penting dan mengerikan.

(*Diolah oleh Tim Riset Global Future Institute/Prioritas/RIM)

Sumber: http://www.rimanews.com/read/20120603/64670/dahlan-iskan-dalam-kaitan-petral-mafia-dan-pertamina

One thought on “Mengenal Mafia Migas Indonesia (4)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s